Latar belakang lahirnya Orde Baru

Latar belakang lahirnya Orde Baru ….

1. Pemberontakan G30S PKI

2. Konflik TNI AD

3. Inflasi

4. Kebencian Terhadap PKI

5. Tiga Tuntutan Rakyat

6. Kegagalan Reshuffle Kabinet

7. Terbitnya Supersemar

8. Penetapan MPRS

Pembahasan

Masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun mulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998, menggantikan era orde lama yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah:

1. Pemberontakan G30S PKI, Peristiwa G30S PKI yang dimotori oleh PKI telah melemahkan pemerintahan Soekarno. Hal ini dikarenakan Soekarno pernah menyerukan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis), dimana PKI yang memotori peristiwa ini adalah kelompok komunis.

2. Konflik TNI AD, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang memberikan kekuatan besar kepada militer, sehingga mereka menjadi lebih bebas dalam berpolitik. Akibatnya dalam tubuh militer terutama angkatan darat terbagi menjadi dua kelompok, yang pro dan kontra terhadap Soekarno. Terbentuknya dua kubu tersebut membuat angkatan darat menjadi tidak harmonis, dan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Fungsi militer yang seharusnya untuk melindungi rakyat justru bergeser ke ranah politik dan terlibat perselisihan sendiri dan pada akhirnya bisa menimbulkan bahaya karena konflik kedua kelompok.

3. Inflasi, Pada akhir masa pemerintahan Soekarno terjadi inflasi yang turut menjadi latar belakang orde baru. Tingkat inflasi mencapai di atas 100 persen, tepatnya 600 persen sehingga pada saat itu perekonomian sangat lemah dan terpuruk, serta menyebabkan rakyat menderita. Terjadi krisis moneter dan pemutusan hubungan kerja dimana – mana yang memicu angka kriminalitas meningkat. Saat itu kondisi negara sangat kacau dan membuat rakyat lama kelamaan menuntut agar Soekarno mundur sebagai Presiden.

4. Kebencian Terhadap PKI, sejak terjadinya kronologi G30S PKI, rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan semakin membenci keberadaan PKI. Rakyat menuntut pembubaran PKI dan agar para anggotanya diadili karena sudah jelas menjadi dalang aksi peristiwa 30 September yang kejam, sehingga mereka merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara Indonesia. Rakyat juga marah kepada pemerintah yang dianggap tidak serius menangani tujuan organisasi PKI sehingga dapat melakukan pemberontakan yang begitu sadis. Upaya untuk mengadili para tokoh G30SPKI yang terlibat dalam pemberontakan tidak berhasil walaupun sudah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa, maka rakyat semakin marah dan tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Soekarno.

5. Tiga Tuntutan Rakyat, Dampak dari peristiwa pada 30 September 1965 tersebut membuat rakyat mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KASI, KAPPI dan yang lainnya membentuk front Pancasila atau yang dikenal dengan Angkatan 66. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk membasmi tokoh G30S PKI yang terlibat. Mereka berdemonstrasi pada 10 Januari 1966 di depan Gedung DPR-GR dan mengajukan Tritura yang berisi: Pembubaran PKI dan semua organisasi massanya, Membersihkan kabinet Dwikora dari PKI dan antek – anteknya, Menurunkan harga barang – barang kebutuhan rakyat.

6. Kegagalan Reshuffle Kabinet, Salah satu tuntutan rakyat yaitu untuk menyusun kembali kabinet akhirnya dipenuhi oleh pemerintah, tetapi hasilnya masih membuat rakyat kecewa karena tetap tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialami bangsa dan negara Indonesia. Rakyat bahkan menilai dalam kabinet reshuffle masih memiliki unsur PKI. Ketidak puasan rakyat tersebut membuat rakyat tetap menuntut agar Soekarno menyerahkan jabatan sebagai Presiden dan mundur secara resmi setelah semua penyimpangan pada masa orde lama yang sulit untuk diperbaiki lagi dan merenggut kepercayaan rakyat pada pemerintah.

7. Terbitnya Supersemar, Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar adalah surat perintah yang diberikan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang dirasa perlu guna menjaga dan mengembalikan wibawa pemerintah Indonesia di mata rakyat.

8. Penetapan MPRS, Orde baru diperkuat oleh keluarnya TAP MPRS no.XXXIII/1964 MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 mengenai pencabutan jabatan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai Presiden yang selanjutnya. Dasar penetapan tersebut adalah Supersemar, dan berkat itu Soeharto menjadi Presiden kedua RI secara sah sejak itu hingga 32 tahun lamanya di Indonesia berlangsung era pemerintahan orde baru.

See also Istilah account dalam bahasa Indonesia menjadi